uu 37 tahun 2008. ABSTRAK PERATURAN. uu 37 tahun 2008

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tertanggal 15 . Ombudsman RI is an institute that has an autonomy and it doesn’t have organic relationship with other state and governance institutes and also it runs its duties and rights free from the involvement of other authority. Read Later. UU no. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian česk. 2 Dec 2013. Rekomendasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu. /pusatdata/detail/v2/28453/undangundang-nomor-37-tahun-2008diberlakukannya UU No. TENTANG. Ombudsman Republik Indonesia . ABSTRAK PERATURAN. blogspot. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka. METADATA PERATURAN. 52, TLN No. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. 13 tahun 2021 tentang kedudukan, tata kerja pada lingkungan. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. 4852, LL. ID. Pengujian Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. TENTANG. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. 61: Encrypted: no: Page size: 612 x 936 pts: Version of PDF format: 1. Menimbang: a. Ir. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 4 Umar bin Khatab kemudian membentuk lembaga Qadi Al Quadat (Ketua Hakim Agung) dengan tugas khu-sus melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekua-saan oleh pejabat pemerintah. Tujuan pengaturan UU Kepailitan dan PKPU diantaranya yaitu untuk pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. Penilaian pelayanan publik merupakan salah satu tugas Ombudsman berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. TELAH DICANTUMKAN JELAS NAMA LNS DALAM UU (MENGGUNAKAN HURUF BESAR) Komisi Kepolisian Nasional. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 23 Tahun 2006. tentang. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA: Nomor: 37: Tahun: 2008: Jenis: Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 19/05/2008: Tanggal Diundangkan: 19/05/2008: Sumber: BN : Tempat Terbit:. 1. suryaden Jum, 10/07/2022 - 16:55. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. Undang-undang (UU) NO. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau. Peraturan ini diterbitkan sebagai amanat dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, dulakukan Panitia ke Provinsi Bali,. Ojat Sudrajat S. 30 Kelurahan Nusa. TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik. NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Tahun: 2008: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 23 September 2008 :. Pasal 1. Tipe Dokumen. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dijelaskan bahwa salah satu syarat laporan ke Ombudsman adalah sudah menyampaikan laporan kepada pihak terkait, tetapi laporan tersebut tidak mendapat tanggapan atau tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan. Sebelumnya, Undang-Undangan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI masuk dalam revisi perubahan Undang-undang dan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022/2023 sebagai inisiatif DPRI RI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU/2008/36) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 11. Uu tahun 2008 no. 13, LN. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas: a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Download Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. ID. NOMOR 37 TAHUN 2008. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Peraturan. Jakarta-Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menghadiri rapat bersama Wakil Badan Legislasj DPR RI, M. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya, dipaparkan juga terkait poin-poin penguatan kelembagaan Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas. Sejarah. undang-undang republik indonesia. 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI; PP No. 36 B. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. DAFTAR ANOTASI Halaman 1. Dengan adanya Undang-Undang ini, instistusi Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman RI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. 000. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 2008. :-Singkatan Jenis: UU: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 7 October 2008: Tanggal Pengundangan: 7 October. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan mengenai: a. BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA. PERBUATAN YANG DILARANG. (docx) Peraturan Pemerintah 1. 1998. Ombudsman RI Sebagai Pengawas Pelayanan Publik Dan Pencegahan KKN. - iv - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi. 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air PP No. 37 Tahun 2008 cara langsung keluhan dari rakyat. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. – Diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 7 TAHUN 2021 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 10 TAHUN 1994 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 7. Padahal, tugas dan wewenang Ombudsman dalam pengawasan. bahwa Negara. 37, LN. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dilengkapi dengan berbagai kewenangan, salah satunya Rekomendasi. TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN. Date: 7 October 2008:. 4899, ll setneg : 22 hlm Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN. UU 37 Tahun 2008. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. Secara singkat definisi pelayanan publik pada UU 37 Tahun 2008 Pelayanan publik diartikan pelayanan yang dilakukan oleh pejabat publik, sedangkan di UU 25 Tahun 2009 definisinya adalah pelayanan untuk publik. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. REGULASI. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 37: Tahun: 2008: Tentang: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 07 Oktober 2008: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Ditetapkan: 07 Oktober 2008. Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik. Sejumlah organisasi buruh melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, pada Senin (9/11/2020). d Dicabut. Peraturan Perundang-undangan. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG. 11. Undang-undang (UU) No. penundaan kewajiban pembayaran utang. 74 Tahun 2008 tentang Guru. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Massa buruh yang berunjuk rasa menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-Undang. 37, LN. Selain itu pula, sejatinya titik berat kewenangan Ombudsman dalam mengawas Pelayanan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman RI adalah pada perbuatan berupa pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sedangkan subjeknya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN. Dalam kurun 15 tahun (hingga tahun 2018) berlakunya UU No 20 Tahun. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dengan adanya Undang-Undang ini, instistusi Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman RI. Dalam UU ITE, perbuatan yang dilarang tertuang dalam pasal 27 sampai pasal 37. Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dari hasil penelitian ditemukan penyebab bahwa perkara tersebut. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Undang-undang (UU) NO. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. 37, LN. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang aturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA miftahul arzak Download Free PDF View. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 6. Dan Pasal 38 ayat (1) UU 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI. 25. Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (penyusunan) 2017 6. Judul. bahwa berdasarkan. 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 4. Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP No. Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. 4347, LL SETNEG : 16 HLM. Pasal 37 (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS. 2007. TENTANG. UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) TAHUN 1945 DAN AMANDEMEN; UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME;Namun, Negara melalui pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI memberikan. UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 010/2008. Terdapat pula aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman di. PERATURAN PEMERINTAH. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UU 2008 37: Kode Klasifikasi: Bahasa: Lokasi Simpan: Perpustakaan PUPR: Kolasi: NA: Judul Seri: Edisi: NA: Sumber: Subyek: NA: Masuk atau daftar untuk menulis komentar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pasal 30 Ayat (1) UU No. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 3. BAB I Ketentuan Umum. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. IMUNITAS OMBUDSMAN Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Ombudsman tidakDocuments. 74 Tahun 2008 tentang Guru,Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang. Akses Premium Bebas Iklan. Hal tersebut demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia per tanggal 01 Desember 2008. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur tentang peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. E. nomor 37 tahun 2008. kitab suci atau simbol keagamaan. Ilham Arief Sirajuddin, MM, dkk 2 Des 2010. Unduh sekarang: Produk Hukum Tahun 2008 Lainnya. Dugaan Maladministrasi sebagai Laporan.